Optimalisasi Peran Staf Ahli Bidang Penguatan RB dalam Meningkatkan Kualitas Satuan Kerja Menuju WBK dan WBBM

CILACAP, INFO_PAS – Dalam rangka memperkuat Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia, memimpin kegiatan penting yang diikuti oleh Tim Kerja Pembangunan ZI Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Kamis (19/09/2024).

Acara diawali dengan khidmat, dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kemenkumham, yang dinyanyikan dengan penuh semangat oleh semua peserta. Kemudian, Toni Sugiarto, Kepala Bagian Program dan Humas, menyampaikan sambutan serta memaparkan capaian jumlah satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. "Jumlah satuan kerja yang meraih WBK dan WBBM terus meningkat. Pada tahun 2024 ini, beberapa satuan kerja akan berkompetisi untuk meraih predikat tersebut, " ungkap Toni.

Baca juga: Dandim Cilacap Terima Program TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2022

Sesi utama dipimpin oleh Asep Kurnia, yang membahas berbagai tantangan dalam membangun Zona Integritas. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap berita viral atau pengaduan masyarakat, dan menggarisbawahi bahwa tanggung jawab instansi terlihat dalam langkah cepat dan transparan dalam menyelesaikan masalah. "Menanggapi pengaduan dengan cepat, transparan, dan memberikan permohonan maaf jika diperlukan adalah tanda tanggung jawab, " ujarnya.

Asep juga mengingatkan agar dalam usaha meraih WBK, satuan kerja harus menjauh dari tindakan yang menyerupai gratifikasi, seperti pemberian hadiah atau perlakuan khusus kepada tim penilai. "Harus wajar dalam menyambut tim eksternal dan fokus pada substansi, bukan yel-yel atau jingle, " tegasnya.

Baca juga: Kapten Inf Marjono Pimpin Langsung Perbaikan Rumah Warga Gintungreja

Ia memberikan arahan bahwa satuan kerja yang telah meraih WBK harus terus dipelihara, didorong untuk meraih WBBM, dan bagi yang belum meraih WBK harus dibimbing secara bertahap. Pembinaan, menurut Asep, harus dilakukan mulai dari tingkat Kanwil hingga Tim Penilai Internal, dengan evaluasi yang berkesinambungan.

Asep juga menekankan pentingnya peran pimpinan dalam pembangunan ZI, di mana setiap pejabat harus menjadi contoh dan membawa seluruh ASN menuju perubahan. Pembangunan ZI, menurutnya, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak.

Baca juga: Ombudsman: Sektor Pelabuhan Wajib Hadirkan Standar Pelayanan Publik

Acara ditutup dengan dorongan semangat bagi peserta untuk terus berkomitmen membangun satuan kerja yang berintegritas, dengan harapan mampu meraih predikat WBK/WBBM demi pelayanan publik yang transparan dan profesional.